id id rokum_org@kkp.go.id +62-21-352-0340

PERATURAN

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

  • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

  • Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

  • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

  • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014.

  • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

  • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

  • Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

  • Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

  • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER.03.1/M.PAN/3/2007 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;

  • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010, tanggal 18 Februari 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP; dan

  • Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.25/MEN/2004, tanggal 2 Juli 2004 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional Lingkup DKP;

  • Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor INS.01/MEN/2009 tentang Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.

 

 

KONDISI SISTEM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIHARAPKAN PADAMASA MENDATANG (2014)

Pemetaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan
Pemetaan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan dimaksudkan untuk menyelesaikan seluruh amanat tindak lanjut :

  1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; dan

  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Tindak lanjut dari undang-undang tersebut di atas terdiri dari:

  1. Peraturan Pemerintah;

  2. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden;
  3. Peraturan Menteri/Keputusan Menteri.

Adapun daftar tindak lanjut adalah sebagaimana terlampir.


TINDAK LANJUT UU NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NOMOR 45 TAHUN 2009


A. PERATURAN PEMERINTAH


NO

PASAL

JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PROSES TINDAK LANJUT

1.

Tindak lanjut Psl 13 ayat (2) UU No. 31 Th. 2004

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

Telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

Tindak lanjut Psl 12 ayat (5) UU No. 31 Th. 2004

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perbuatan yang Mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kesehatan Manusia.

Tindak lanjut Psl 14 ayat (5) UU No. 31 Th. 2004 Jo. Psl 14 ayat (5) UU No. 45 Th. 2009

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan dan Pelestarian Plasma Nutfah Sumber Daya Ikan.

2.

Tindak lanjut Psl 16 ayat (2) UU No. 31 Th. 2004

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemasukan, Pengeluaran, Pengadaan, Pengedaran, dan/atau Pemeliharaan Ikan.

Sudah ada draft usulan dan masih proses penyempurnaan oleh pemrakarsa

3.

Tindak lanjut Psl 18 ayat (4) UU No. 45 Th. 2009

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengaturan dan Pembinaan Tata Pemanfaatan Air dan Lahan Pembudidayaan Ikan.

Belum ada draft usulan dari pemrakarsa

4.

Tindak lanjut Psl 19 ayat (4) UU No. 31 Th. 2004

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Standar serta Pengawasan Alat Pengangkut, Unit Penyimpanan Hasil Produksi Budi Daya Ikan, dan Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungannya serta Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungannya.

Belum ada draft usulan dari pemrakarsa

5.

Tindak lanjut Psl 22 UU No. 31 Th. 2004

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Sertifikat Kelayakan Pengolahan Sertifikat Penerapan Manajemen Mutu Terpadu serta Sertifikat Kesehatan.

RPP tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan serta Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan sedang dalam pembahasan di panitia antar Kementerian

Tindak lanjut Psl 24 ayat (3) UU No. 31 Th. 2004

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan di Dalam Negeri serta Pembatasan Ekspor Bahan Baku.

6.

Tindak lanjut Psl 34 ayat (2) UU No. 31 Th. 2004

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kapal Perikanan.

Belum ada draft usulan dari pemrakarsa

7.

Tindak Lanjut Psl 51 UU No. 31 Th. 2004

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Perikanan dan Penggunaan Pungutan Perikanan.

Telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006.

8.

Tindak lanjut Psl 8 ayat (6) UU No. 31 Th. 2004

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat dan/atau Cara, dan/atau Bangunan untuk Kepentingan Penelitian.

Telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan

Tindak lanjut Psl 56 UU No. 31 Th. 2004

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penelitian dan Pengembangan Perikanan.

9.

Tindak lanjut Psl 59 UU No. 31 Th. 2004

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

RPP tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sedang dalam proses penyempurnaan oleh unit pemrakarsa

10

Tindak lanjut Psl 64 UU No. 31 Th. 2004

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi daya-Ikan Kecil.

sudah ada draft dan masih proses penyempurnaan oleh pemrakarsa

11.

Tindak lanjut Psl 70 UU No. 31 Th. 2004

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Perikanan, Keikutsertaan Masyarakat dalam Membantu Pengawasan Perikanan, Kapal Pengawas Perikanan, Senjata Api dan/atau Alat Pengaman Diri Lainnya, yang digunakan oleh Pengawas Perikanan dan/atau yang dipasang di atas Kapal Pengawas Perikanan.

RPP tentang Pengawasan Perikanan, Keikutsertaan Masyarakat dalam Membantu Pengawasan Perikanan, Kapal Pengawasan Perikanan, senjata Api dan/atau Alat Pengaman Diri Lainnya, yang digunakan oleh Pengawas Perikanan dan/atau yang dipasang di atas Kapal Pengawas Perikanan sedang dalam pembahasan di panitia antar Kementerian

12.

Tindak lanjut Psl. 76 C ayat (6) UU No. 45 Th. 2009

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berjasa Dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara

Belum ada draft usulan dari pemrakarsa

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan

 

 

B. KEPUTUSAN PRESIDEN


NO

PASAL

JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PROSES TINDAK LANJUT

1.

Tindak lanjut Psl 71 ayat (5) UU No. 45 Th. 2009

Rancangan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan.

Telah ditetapkan 7 (tujuh) Pengadilan Perikanan, yaitu Pengadilan Perikanan Jakarta Utara, Pontianak, Belawan, Bitung, Tual, Ranai, dan Tanjung Pinang



C. PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI


NO

PASAL

JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TINDAK LANJUT

1

Tindak lanjut Psl 7 ayat (1) huruf a UU No. 31 Th. 2004

Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri tentang Rencana Pengelolaan Perikanan.

Belum ada draft usulan dari pemrakarsa

2.

Tindak lanjut Psl 7 ayat (1) huruf b UU No. 31 Th. 2004

Rancangan Peraturan Menteri tentang Potensi dan Alokasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

3.

Tindak lanjut Psl 7 ayat (1) huruf c UU No. 31 Th. 2004

Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri tentang Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan.

Belum ada draft usulan dari pemrakarsa

4.

Tindak lanjut Psl 7 ayat (1) huruf d UU No. 31 Th. 2004

Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri tentang Potensi dan Alokasi Lahan Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Republik Indonesia.

Belum ada draft usulan dari pemrakarsa

5.

Tindak lanjut Psl 7 ayat (1) huruf e UU No. 31 Th. 2004

Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri tentang Potensi dan Alokasi Induk serta Benih Ikan Tertentu di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Belum ada draft usulan dari pemrakarsa

6.

Tindak lanjut Psl 7 ayat (1) huruf f UU No. 31 Th. 2004

Rancangan Peraturan Menteri tentang Jenis, Jumlah, Ukuran, dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan.

  1. Telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
  2. Telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan PER.08/MEN/2011

7.

Tindak lanjut Psl 7 ayat (1) huruf g No. 31 Th. 2004

Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri tentang Jenis, Jumlah, Ukuran, dan Penempatan Alat Bantu Penangkapan Ikan.

  1. Telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan PER.08/MEN/2011
  2. Sementara menggunakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.30/ME/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon

8.

Tindak lanjut Psl 7 ayat (1) huruf h No. 31 Th. 2004

Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri tentang Daerah, Jalur, dan Waktu atau Musim Penangkapan Ikan.

Telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

9.

Tindak lanjut Psl 7 ayat (1) huruf i No. 31 Th. 2004

Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri tentang Persyaratan atau Standar Prosedur Operasional Penangkapan Ikan.

Belum ada draft usulan dari pemrakarsa

10.

Tindak lanjut Psl 7 ayat (1) huruf j UU No. 31 Th. 2004 Jo. Psl 7 ayat (1) huruf k UU No. 45 Th. 2009

Rancangan Peraturan Menteri tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan

11.

Tindak lanjut Psl 7 ayat (1) huruf k atau Psl 7 ayat (2) huruf f UU No. 31 Th. 2004 Jo. Psl 7 ayat (1) huruf l UU No. 45 Th. 2009

Rancangan Peraturan Menteri tentang Jenis Ikan Baru yang akan dibudidayakan.

Telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2008 tentang Jenis Ikan Baru Yang Akan Dibudidayakan

12.

Tindak lanjut Psl 7 ayat (1) huruf l UU No. 31 Th. 2004 Jo. Psl 7 ayat (1) huruf m UU No. 45 Th. 2009

Rancangan Peraturan Menteri tentang Jenis ikan dan Wilayah Penebaran Kembali serta Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya.

Telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2009 tentang Jenis ikan dan Wilayah Penebaran Kembali serta Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya

13.

Tindak lanjut Psl 7 ayat (1) huruf n UU No. 45 Th. 2009

Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri tentang Pembudidayaan Ikan dan Perlindungannya.

substansi sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik

14.

Tindak lanjut Psl 7 ayat (1) huruf o UU No. 45 Th. 2009

Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri tentang Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Ikan serta Lingkungannya.

Belum ada draft usulan dari pemrakarsa

15.

Tindak lanjut Psl 7 ayat (1) huruf p UU No. 45 Th. 2009

Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri tentang Rehabilitasi dan Peningkatan Sumber Daya Ikan serta Lingkungannya.

Belum ada draft usulan dari pemrakarsa

16.

Tindak lanjut Psl 7 ayat (1) huruf q UU No. 45 Th. 2009

Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri tentang Ukuran atau Berat Minimum Jenis Ikan yang Boleh Ditangkap.

Belum ada draft usulan dari pemrakarsa

17.

Psl 7 ayat (1) huruf r UU No. 45 Th. 2009

Rancangan Peraturan Menteri tentang Kawasan Konservasi Perairan.

Telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan

18.

Tindak lanjut Psl 7 ayat (1) huruf r UU No. 31 Th. 2004 Jo. Psl 7 ayat (1) huruf s UU No. 45 Th. 2009

Rancangan Peraturan Menteri tentang Wabah dan Wilayah Wabah Penyakit Ikan.

Telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.33/MEN/2007 tentang Penetapan Jenis-jenis Penyakit Ikan Yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan.

19.

Tindak lanjut Psl 7 ayat (1) huruf s UU No. 31 Th. 2004 Jo. Psl 7 ayat (1) huruf t UU No. 45 Th. 2009

Rancangan Peraturan Menteri tentang Jenis Ikan yang Dilarang untuk Diperdagangkan, Dimasukkan, dan Dikeluarkan Ke dan Dari Wilayah Republik Indonesia.

Telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2009 tentang Larangan Pemasukan Beberapa Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

20.

Tindak lanjut Psl 7 ayat (1) huruf u UU No. 45 Th. 2009

Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri tentang Jenis Ikan yang Dilindungi.

Belum ada draft usulan dari pemrakarsa

21.

Tindak lanjut Psl 7 ayat (4) UU No. 31 Th. 2004 Jo. Psl 7 ayat (5) UU No. 45 Th. 2009

Rancangan Peraturan Menteri tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan.

Telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2009 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005)

22.

Tindak lanjut Psl 7 ayat (6) UU No. 45 Th. 2009

Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri tentang Jenis Ikan dan Kawasan Konservasi Perairan.

Substansi telah diatur dalam:

  1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
  2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan;
  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis dan Genetik Ikan
  4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.63/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut disekitarnya di Provinsi Maluku
  5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.64/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Raja Ampat dan Laut disekitarnya di Provinsi Papua Barat
  6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.65/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigio sebelah Barat dan Laut disekitarnya di Provinsi Papua Barat
  7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.66/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang dan Laut disekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan
  8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.67/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.68/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Padaido dan Laut disekitarnya di Provinsi Papua
  2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.69/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Banda di Provinsi Maluku
  3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.70/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Pieh dan Laut disekitarnya di Provinsi Sumatera Barat

23.

Tindak lanjut Psl. 9 ayat (2) UU No. 45 Th. 2009

Rancangan Peraturan Menteri tentang Alat Penangkapan dan/atau Alat Bantu Penangkapan Ikan Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan

Belum ada draft usulan dari pemrakarsa

24.

Tindak lanjut Psl 11 UU No. 31 Th. 2004

Rancangan Peraturan Menteri tentang Menetapkan Mengumumkan dan Menyebarluaskan Langkah Keadaan Kritis yang Membahayakan atau dapat Membahayakan Sediaan Ikan, Spesies Ikan atau Lahan Pembudidayaan Ikan.

Telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2007 tentang Keadaan Kritis Yang Membahayakan atau Dapat Membahayakan Sediaan Ikan, Spesies Ikan atau Lahan Pembudidayaan.

25.

Tindak lanjut Psl 25 ayat (2) UU No. 45 Th. 2009

Rancangan Peraturan Menteri tentang Praproduksi, Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran.

Belum ada draft usulan dari pemrakarsa

26.

Tindak lanjut Psl 25A ayat (3) UU No. 45 Th. 2009

Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Mutu Hasil Perikanan.

Belum ada draft usulan dari pemrakarsa



COUNTER

Total pengunjung
Pengunjung hari ini

Hubungi Kami

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Lantai 3A Gedung Mina Bahari I

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16

Jakarta 10110